Analisis Sistem Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
Published 2026-02-28 — Updated on 2026-03-16
Versions
- 2026-03-16 (3)
- 2026-03-16 (2)
- 2026-02-28 (1)
Keywords
- Pertanggungjawaban keuangan,
- Prosedur Verifikasi Keuangan,
- SOP,
- Sistem Verifikasi
Copyright (c) 2026 Rini Adriani Auliana (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Abstract
Pertanggungjawaban keuangan merupakan bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran terkhususnya Anggaran Keuangan Negara (APBN). Maka, proses pertanggungjawaban keuangan seharusnya dilakukan dengan sangat baik termasuk pada praktik verifikasi keuangan. Verifikasi keuangan harus dilakukan dengan efisien dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, meliputi alur proses, prosedur, dan faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskrptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara semi terstruktur dan observasi proses verifikasi dokumen. Wawancara dilakukan pada pihak yang terlibat dalam proses verifikasi keuangan seperti Bendahara, pegawai subbagian keuangan, dan pelaksana kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi pertanggungjawaban pada kantor perwakilan telah berjalan efektif dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Alur verifikasi dinilai jelas dan sudah dilaksanakan oleh pihak terkait dengan baik, meskipun masih ditemukan kendala seperti dokumen tidak lengkap, perbedaan angka, serta keterbatasan pada aplikasi dan sarana pendukung. Pemahaman staf terkait ini juga sudah sangat baik, namun pelatihan dan sosialisasi terkait pertanggungjawaban baik untuk belanja operasional maupun belanja barang perjalanan dinas masih terus diperlukan karena menjawab kebutuhan perubahan peraturan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan proses. Secara keseluruhan, proses verifikasi sudah baik, namun tetap membutuhkan optimalisasi terutama pada aspek digitalisasi dan peningkatan kompetensi.
Downloads
References
- Alfi Aulia, A., Susetyo, B., Budi Raharjo, T., Perpajakan, J., & Akuntansi Kompensasi Sumber Daya Manusia, dan. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemahaman Basis Akrual, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Tegal) (Vol. 11, Issue 2). http://permana.upstegal.ac.id/index.php/JP/index
- Aulia Dia Fitaloka, R., & Rining Nawangsari, E. (2025b). Akuntabilitas Realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Di KPU Provinsi Jawa Timur. Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(3).
- Dr. Mamik. (2015). Metodologi Kualitatif (M. C. Anwar, Ed.). Zifatama Publisher.
- Ginting, R., Aswat, I., & Malini, H. (2023). TRANSAKSI:MAMPUKAH MENCEGAH FRAUD ACCOUNTING? Jurnal Akun Nabelo, 6, 957–967. https://doi.org/10.11594/untad.jan.6.1.19462
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (2022).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Saputri S, Sebrina N, & Sari V. (2019). AKUNTABILITAS PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA (Studi Kasus Desa-Desa Dalam Lingkungan Wilayah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman). Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(2019), 523–542.
- Syakhrial. (2017). ANALISIS PENGARUH PROSES PERENCANAAN ANGGARAN, ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA DAN VERIFIKASI DOKUMEN PEMBAYARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA (STUDI KASUS: SATKER SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI). JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU, 10, 1–18. https://dx.doi.org/10.35448/jrat.v10i2.4248
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004